Satu Visi Industri Film: BPI Gelar Pra-Kongres I Demi Perkuat Tata Kelola dan RIPN

BPI Gelar Pra-Kongres I (handout)

​INDOZONE.ID – Industri perfilman tanah air kini tengah memasuki babak baru yang krusial. Badan Perfilman Indonesia (BPI) secara resmi memulai rangkaian strategis "Road to Kongres IV" dengan menggelar Pra-Kongres I di Jakarta. 

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi para pelaku industri untuk menyinkronkan langkah dalam memperkuat fondasi organisasi sekaligus merancang masa depan sinema nasional yang lebih terstruktur.

​Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen BPI dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses menuju Kongres IV Tahun 2026 ini dirancang lebih mendalam melalui dua tahap pra-kongres. Skema ini sengaja diterapkan agar setiap pembahasan substansi mengenai masa depan film Indonesia dapat berlangsung lebih matang, partisipatif, dan komprehensif.

​Pertemuan Pra-Kongres I ini menjadi wadah berkumpulnya seluruh organisasi pemangku kepentingan perfilman, baik yang hadir secara luring maupun daring. Ada dua agenda besar yang menjadi motor penggerak diskusi: penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BPI serta percepatan perwujudan Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN). Kedua poin ini dianggap sebagai "kompas" utama bagi arah gerak industri ke depan.

Baca juga: Indonesia-Thailand Perbarui Kerja Sama Ekonomi Kreatif: Perkuat Produk Halal, Film, dan Gim

​Plt. Ketua Umum BPI, Celerina Judisari, SE., M.M, menjelaskan betapa vitalnya integrasi visi di tengah dinamika industri yang semakin cepat. Beliau menekankan bahwa tanpa landasan hukum organisasi yang kuat dan peta jalan yang jelas, industri film akan sulit mencapai potensi maksimalnya secara global.

​“Industri tidak bisa berjalan tanpa kompas. Melalui AD/ART yang kuat, kita mempertegas legitimasi organisasi. Melalui RIPN, kita menyatukan arah kebijakan agar tidak lagi terfragmentasi atau berjalan parsial. Industri film harus bergerak dalam satu visi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam hal ini, integrasi data menjadi faktor krusial. 

Tanpa data yang terukur dan terintegrasi, kebijakan akan bersifat asumtif. Dengan data yang kuat, kita dapat merumuskan strategi berbasis fakta, mengukur pertumbuhan industri secara objektif, serta memastikan dukungan pemerintah dan investasi swasta tepat sasaran,” ujarnya.

​Penyelenggaraan Pra-Kongres I ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kolaborasi erat antara BPI dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta dukungan dari sektor swasta. Hadirnya narasumber dari Bappenas dan Kementerian Ekonomi Kreatif mempertegas bahwa pembangunan ekosistem film memerlukan sinergi lintas sektoral yang kuat antara negara, lembaga perfilman, dan dunia usaha.

​Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan iklim perfilman yang inklusif. Pelibatan BPI dalam penyusunan RIPN dipandang sebagai cara paling efektif untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan nyata para praktisi di lapangan.

Baca juga: Tahapan Download Film Indonesia Terbaru 2026: Ada 'Tukar Takdir' hingga 'Dia Bukan Ibu'

​Syaifullah Agam, SE., M.Ec., Ph.D., selaku Direktur Film, Musik, dan Seni di Kementerian Kebudayaan RI, memberikan pandangannya mengenai urgensi kolaborasi ini. Beliau melihat adanya semangat perubahan yang besar dari para pemangku kepentingan untuk membenahi ekosistem dari hulu ke hilir.

​“Melalui forum Pra-Kongres ini, pemerintah melihat adanya komitmen kuat dari para pemangku kepentingan perfilman nasional untuk membangun industri film nasional, dengan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari perbaikan tata kelola, penegakan hukum, penataan ekosistem digital, hingga perlindungan dan peningkatan kompetensi insan film nasional,” ujar Syaifullah Agam. 

​Fokus utama dari transformasi ini bukan sekadar mengejar angka produksi, melainkan menjadikan film sebagai instrumen diplomasi budaya sekaligus motor penggerak ekonomi kreatif. Dengan tata kelola yang kuat, film Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing global secara berkelanjutan.

​Sebagai lembaga mandiri yang menaungi 75 pemangku kepentingan dari unsur usaha, komunitas, profesi, hingga pendidikan, BPI memegang peranan kunci sebagai jembatan partisipasi masyarakat. Melalui rangkaian Pra-Kongres ini, diharapkan lahir keputusan-keputusan besar yang akan dibawa ke Kongres IV 2026 demi kesejahteraan seluruh insan perfilman Indonesia.