Tiga Ahli Hukum Tata Negara Kritisi Pemilu 2024 Lewat Film ‘Dirty Vote’

Dirty Vote.

INDOZONE.ID - Dirty Vote merupakan dokumenter yang dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, yang mengungkap berbagai instrumen kekuasaan. Film ini dirilis pada Minggu (11/2/2024) melalui kanal youtube 'Dirty Vote'.

Dalam cerita, para penguasa memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi Indonesia. Pemilik kekuasaan yang kuat ini tanpa malu mempertontonkan kecurangan secara gamblang.

Zainal Arifin Mochtar di film dokumenter 'Dirty Vote'.

Tokoh pertama yang membintangi dokumenter ini ialah Zainal Arifin Mochtar. Dia merupakan Dosen Hukum Tata Negara UGM, yang pernah menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 2007. Zainal juga bergabung menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dalam pembukaan film, Zainal menyatakan bahwa film ini dapat dijadikan landasan untuk para penonton melakukan penghukuman. Dia menjelaskan tentang skandal wacana pemilu satu putaran.

Wacana ini muncul karena adanya paslon yang selalu memimpin dalam berbagai lembaga survei. Namun, disampaikan bahwa dua putaran ini tidak selalu menguntungkan dilihat dari kasus Pilkada DKI Jakarta sebelumnya.

Baca Juga: Celine Dion Ceritakan Perjuangannya Melawan Sindrom Kaku Lewat Film Dokumenter

Feri Amsari dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.

Tokoh kedua yaitu Feri Amsari, yang merupakan Dosen di Universitas Andalas, serta pengamat hukum tata negara. Dia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Melalui film Dirty Vote, Feri ingin memberikan ilmu kepada masyarakat bagaimana politisi telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongannya.

Dia menyatakan bahwa esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Jika kecurangan pemilu dibiarkan, maka sama seperti merusak bangsa Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa kekuasaan ada batasnya dan tidak ada yang abadi.

Bivitri Susanti dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.

Tokoh terakhir yang berpartisipasi dalam dokumenter ini adalah Bivitri Susanti, yang merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Lembaga ini didirikan dengan tujuan penelitian dan advokasi reformasi hukum, yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998.