Kompolnas Duga Aksi Pemerasan Penonton DWP Sudah Direncanakan Sebelumnya Oleh Para Oknum

Ilustrasi konser DWP 2024. (ANTARA/HO-Tourism Ministry/rs)

INDOZONE.ID - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menduga belasan oknum polisi memang sudah sengaja dan melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum beraksi melakukan pemerasan terhadap para penonton di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Salah satu bentuk perencanaannya disebut saat penyiapan personel untuk diterjunkan.

"(Perencanaan) kasus ini kalau jauh hari enggak, tapi kalau hari h enggak," kata anggota Kompolnas Choirul Anam kepada wartawan, Sabtu (4/1/2024).

Anam menyebut perencanaan sudah dilakukan dalam hal penerjunan personel untuk mendatangi konser DWP sampai dengan tugas-tugasnya yang lain.

Baca Juga: Menguak Motif Belasan Polisi Peras WN Malaysia di Acara DWP

"Perencanaan itu dalam konteks memang menyiapkan siapa saja yang ikut terlibat dan sebagainya," ungkap Anam.

Anam sendiri tidak berkomentar lebih dalam mengenai hal ini. Namun, dia menyebut ada anggota polisi yang memiliki peranan cukup masif dalam aksi pemerasan tersebut.

"Perbuatan ini perbuatan tercela melakukan pemerasan terhadap warga Malaysia. Ada orang yang secara struktur memang bertanggung jawab terhadap unitnya," kata Anam.

"Ada orang yang memiliki pertanggung jawaban, tapi tidak di level tinggi, tapi dia aktif dalam konteks pelaksanaan, dalam konteks juga perencanaan," sambungnya.

Baca Juga: Propam Mabes Polri Sebut Ada 45 WN Malaysia Diduga Diperas Polisi Saat Acara DWP, Kerugian Capai Rp 2,5 Miliar!

Peras Puluhan WNA

Diberitakan sebelumnya, puluhan WNA asal Malaysia menjadi korban pemerasan oleh aparat kepolisian dalam acara DWP yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa aktu yang lalu. Polisi yang terlibat pemerasna mulai dari tingkat Polsek, Polres sampai ke Polda Metro Jaya.

Para oknum yang terlibat saat ini sedang menjalani proses sidang etik kepolisian. Mereka diantaranya ada yang sudah dikenakan sanksi demosi hingga sanksi terberat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.